Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa korupsi merajalela dalam birokrasi serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Ia menyatakan bahwa masalah ini harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata.
Di pidatonya, Prabowo menyebut bahwa akar dari perilaku korupsi adalah isu besar yang tidak bisa diabaikan.
Prabowo menegaskan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, 15 Agustus 2025.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Pada awal 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan dana APBN senilai Rp 300 triliun dari kemungkinan korupsi. Dana ini berasal dari pos anggaran seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyoroti kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri dan menyatakan bahwa upaya serius perlu dilakukan untuk menghentikan fenomena ini. Pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer demi menjaga kekayaan nasional.
Prabowo juga menyoroti ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan banyak warga belum merasakan pertumbuhan ekonomi, meskipun ada peningkatan rata-rata sebesar 5% dalam beberapa tahun terakhir. Masalah kemiskinan dan akses kesehatan tetap menjadi sorotan penting.
Di tengah tantangan ini, Prabowo tetap memuji capaian ekonomi seperti pertumbuhan 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan peningkatan investasi. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
katanya. (N-7)
—
