Di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan, Pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan untuk tetap memprioritaskan penanganan banjir. Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air akan mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2026. Meski Yuke tidak merinci angka pemotongan tersebut, dia menegaskan pentingnya penanganan banjir di bawah arahan Gubernur Pramono Anung.
“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
katanya di Kantor DPRD, Selasa (28/10/2025).
Menurut Yuke, meskipun Dinas Sumber Daya Air harus beroperasi dengan anggaran yang dipangkas, program utama serta aduan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Dia meyakini anggaran dinas dan suku dinas masih cukup untuk melanjutkan inisiatif penting. Di samping itu, optimalisasi proyek multiyears menjadi fokus agar tidak ada pergeseran termin yang diperlukan.
“Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
ucapnya.
Yuke juga menyoroti perlunya perawatan alat berat Dinas Sumber Daya Air untuk memastikan pengerukan dan perbaikan saluran air dilakukan dengan baik. Kendati dana yang tersedia terbatas, Komisi D tetap berkomitmen untuk mendorong Pemprov DKI mencapai hasil maksimal.
“Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
tuturnya.
