Rosan Perkasa Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, menyatakan pihaknya akan mengajak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk terlibat dalam negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh di China pada Desember 2025.
“Secepatnya, insya Allah (pada Desember),”
kata Rosan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.
Rosan mengatakan bahwa komunikasi yang intens telah dijalankan dengan Menkeu Purbaya. Mereka sedang menyiapkan proposal restrukturisasi utang Whoosh untuk diserahkan kepada pihak China.
“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal ke China-nya,”
ujar dia.
Sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala BKPM, Rosan menyebut bahwa Indonesia akan mengirimkan tim khusus lebih awal sebelum dirinya dan Purbaya berangkat ke China.
“Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China. Tapi nanti gong-nya (negosiasi utang Whoosh), mungkin saya dengan Pak Purbaya,”
kata Rosan pula.
Di sisi sebelumnya, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengungkapkan bahwa Menkeu Purbaya telah diajak untuk berpartisipasi dalam negosiasi utang kereta cepat Whoosh dengan China.
“Iya, dong (diajak). Pak Purbaya kan Menteri Keuangan. Dia tentu akan masuk di sana,”
ujar Pandu di sela-sela Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11).
Menkeu Purbaya menyatakan bahwa ia akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penyelesaian utang proyek Whoosh.
Purbaya menjelaskan bahwa diskusi saat ini ditujukan untuk menentukan pembagian peran antara pemerintah dan BPI Danantara.
Kemenkeu akan mengambil tanggung jawab pada proyek infrastruktur seperti jalan dan rel, sedangkan urusan rolling stock akan dikelola pihak lain.
Namun begitu, Purbaya menekankan bahwa pembahasan ini belum menghasilkan keputusan final.
Sementara itu, Danantara akan memfokuskan pada optimalisasi operasional Whoosh demi meningkatkan efisiensi dan layanan transportasi di Jakarta-Bandung dan sekitarnya.
Pemerintah akan berfokus pada pengelolaan dan penguatan infrastruktur penunjang operasional kereta cepat tersebut.