Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan kepada mantan pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) terkait pengelolaan perusahaan yang kurang baik. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) siap memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kinerja buruk tersebut.
Peringatan ini disampaikan dalam kesempatan Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Dalam acara tersebut, Prabowo memaparkan keberhasilannya menyatukan aset BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang merupakan bagian dari Sovereign Wealth Fund (SWF) yang ia bentuk.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,”
tegas Prabowo.
Hal ini, menurut Prabowo, merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan pengelolaan BUMN yang sebelumnya tersebar di 1.040 perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,”
ungkapnya. Ia berjanji akan meminta pertanggungjawaban dari para mantan direksi yang gagal mengelola perusahaan negara dengan baik.
“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,”
tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,”
tegas Kepala Negara.
—
