Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Undangan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat berpidato pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
ujar Prabowo.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk mengawali pembangunan proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang merupakan infrastruktur penting guna menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim yang ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
ucapnya.
Prabowo menyatakan bahwa proyek ini, yang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, direncanakan sejak tahun 1995. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai US$ 80 miliar, dengan tahap awal di Teluk Jakarta diprediksi memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
tambah Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa untuk memulai proyek besar ini, akan dibentuk badan khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
