Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa inisiatif revitalisasi tambak di pantai utara Jawa Barat akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang dalam tahap pertama.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Revitalisasi ini juga menghasilkan dampak positif berkelanjutan, seperti fasilitas hunian bagi pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat krusial. Investasi sekitar Rp26 triliun akan digelontorkan ke wilayah pantura untuk pengembangan budidaya.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk mendongkrak produksi perikanan guna ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di sepanjang pantai utara Jawa.
Program ini dilakukan bertahap mulai tahun 2025, dengan fokus awal di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama menargetkan 20.413,25 hektare tambak di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Dalam upaya mempercepat revitalisasi tambak Pantura, pada 25 Juni 2025, Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat telah ditandatangani.
Nota Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, ada juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, serta Indramayu mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.
—
