Normalisasi Jakarta, Kebijakan WFH Dibatalkan

Setelah keamanan di Jakarta dinyatakan pulih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencabut kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap situasi keamanan ibu kota yang semakin kondusif setelah aksi unjuk rasa.

“Untuk WFH yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk dicabut. Maksimum hari ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pramono menyampaikan bahwa seluruh moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, mikrotrans, dan Jaklingko kini beroperasi normal. Pemulihan ini terlihat dari aktivitas ASN Pemprov DKI yang kembali menggunakan transportasi umum seperti biasa pada Rabu (3/9/2025).

“Ahamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen menyelesaikan perbaikan infrastruktur Transjakarta dan stasiun MRT yang terdampak demonstrasi sebelum 8 September 2025. Hingga saat ini, biaya transportasi umum digratiskan untuk mendukung aktivitas warga.

Pramono memuji optimisme masyarakat yang semakin meningkat. Ia menegaskan bahwa dukungan dari masyarakat menjadi motivasi utama bagi pemerintah dalam memajukan kota Jakarta.

“Mereka selalu memberikan pesan moral kepada saya pribadi, ‘Pak Gubernur yang kuat, Pak Gubernur yang kuat’ gitu. Padahal saya pasti kuat gitu,” kata Pramono.