Pemerintah Indonesia optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% pada tahun 2025 dapat tercapai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Airlangga memaparkan, selain stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi juga menunjukkan tren positif. Pemerintah berencana untuk terus mendorong konsumsi akhir tahun dan memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih mencatat surplus, serta cadangan devisa yang tetap tinggi, menjadi poin penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit nasional yang positif, didukung likuiditas kuat, diharapkan berdampak baik pada perekonomian tahun depan.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara daring maupun di ritel nasional. Sektor pariwisata juga akan dipacu dengan berbagai acara nasional di bulan Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Airlangga juga menambahkan kebijakan fleksibilitas kerja sebagai usulan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga, termasuk perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, yang mendorong peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—
